Danielle Dituntut Ganti Rugi 43,9 Miliar Won, Para Penggemar Minta Kementrian Kebudayaan Turun Tangan

Danielle dikeluarkan dari ADOR hingga dituntut ganti rugi total 43,9 miliar Won, para penggemar minta Kementrian Kebudayaan bertindak
KPOPCHART.NET- Danielle kini tengah menghadapi persoalan hukum setelah pemutusan kontrak eksklusifnya oleh ADOR.
Tidak hanya dikeluarkan dari NewJeans, Danielle juga dituntut ganti rugi dengan total 43,9 miliar Won atau 505.878.138.000 Rupiah.
Sebelumnya para penggemar NewJeans atau Bunnies telah menentang secara besar-besaran pemutusan kontrak Danielle oleh ADOR.
Baca Juga: Siap Tegakkan Keadilan! Drama The Judge Returns Rilis Poster Terbaru, Soroti Tiga Karakter Utama
Menindaklanjuti protes mereka sebelumnya, para penggemar juga meminta pihak Kementrian Kebudayaan untuk turun tangan.
Menurut laporan yang dikonfirmasi pada Rabu, 31 Desember 2025 kantor Menteri Kebudayaan Choi Hwi Young di Kompleks Pemerintahan Sejong telah dibanjiri faks protes yang dikirim oleh penggemar NewJeans.
Diberitahukan bahwa sejak pagi, ratusan dokumen berisi pesan identik telah diterima oleh kantor menteri.
Baca Juga: Yoo Ah In Dikabarkan Terlambat Mendaftarkan Agensi Pribadi, Meski Sudah Berdiri Sejak 9 Tahun Lalu
Faks itu berisi petisi yang mendesak kementerian untuk campur tangan, dan menuduh ADOR melakukan tindakan pembalasan yang merugikan artisnya sendiri.
Mereka mengklaim bahwa meskipun ada janji yang dibuat di pengadilan sebelumnya, ADOR kini telah menargetkan satu anggota untuk klaim ganti rugi senilai puluhan miliar won, dengan alasan sebagai pembalasan terhadap seorang idola yang memprotes dugaan pelanggaran hak.
Para penggemar juga berpendapat tindakan ADOR sekarang bisa diisyaratkan sebagai peringatan bagi anggota lain, sehingga membuat member yang masih bertahan berada dalam tekanan dan terintimidasi.
Baca Juga: CNBLUE Bagikan Video Highlight Medley untuk Album Terbaru Mereka: Semua Lagu Ciptaan Member!
Mereka melanjutkan bahwa pendukung KPOP seluruh dunia tidak ingin mengkonsumsi musik dari perusahaan yang mengabaikan hak asasi manusia.
Seorang pejabat kementerian berkomentar bahwa pemerintah hanya dapat melakukan sedikit hal secara realistis, mencatat bahwa pemerintah tidak dapat mencegah perusahaan untuk mengajukan gugatan dan bahwa bahkan investigasi pun akan memiliki ruang lingkup yang terbatas.






Komentar
Masuk dengan akun komentator Weblu untuk menulis komentar.