Industri K-Drama di Ambang Krisis, Pemerintah dan Asosiasi Produser Turun Tangan!

KPOPCHART.NET - Meskipun drama Korea terus menjadi primadona di pasar global, banyak suara dari dalam negeri yang menilai industri ini justru berada di ambang krisis.

Kekhawatiran itu mengemuka dalam dialog bertajuk “K-Drama: Reformasi Sistem dan Usulan Kebijakan”, yang digelar pada 19 Mei di Gedung Majelis Nasional, Seoul.

Acara tersebut diprakarsai oleh K-Culture Strong Nation Committee, bagian dari tim kampanye “Jinjjaro 대한민국”, bersama Asosiasi Produser Drama Korea.

Baca Juga: Wanita yang Peras dan Ancam Song Heung Min Diduga Jalani Kencan Silang dengan Pebisnis

Sejumlah tokoh kunci hadir mulai dari anggota parlemen Lee Gi Heon dan Kim Jun Hyuk, hingga Ketua K-Culture Strong Nation Committee Lee Woo Jong serta Ketua Asosiasi Produser Drama Song Byung Joon untuk menumpahkan uneg-uneg sekaligus merumuskan jalan keluar.

Dalam sambutannya, Lee Gi Heon menegaskan perlunya “intervensi regulatif yang nyata dan kompromi besar antarpemangku kepentingan” seraya menyiapkan payung hukum baru berupa Undang-Undang Industri Drama.

Senada, Kim Jun Hyuk menyoroti nilai sosial kultural drama Korea dan berjanji memperjuangkan kebijakan yang melindungi industri dari dominasi modal global.

Baca Juga: Informan Kasus Kim Sae Ron Diserang Orang Tak Dikenal, Konsulat Jenderal di New York: Tidak Ada Penangkapan

Diskusi memfokuskan berbagai “sakit kronis” yang sudah lama dirasakan pelaku industri: slot tayang yang kian menyusut, model pendapatan yang timpang, lonjakan biaya talent, hingga regulasi iklan yang dianggap mengekang.

Produser drama menekankan risiko struktural lain ketidakpastian jadwal penayangan, tertundanya distribusi, dan lamanya perputaran modal yang memaksa mereka terus menanggung beban finansial.

Asosiasi Produser kemudian mempresentasikan paket kebijakan komprehensif, mulai dari insentif fiskal, revisi regulasi iklan, sampai fondasi kemitraan yang lebih adil dengan platform OTT global.

Baca Juga: Klaim Hamil dan Peras Son Heung Min 300 Juta Won, Surat Perjanjian Kerahasiaan Kehamilan Sah Secara Hukum?

Para peserta kompak menekankan bahwa pola komunikasi berkelanjutan antara industri dan parlemen harus dibangun agar solusi tidak berhenti di atas kertas saja.

Dalam penutup, Lee Woo Jong menegaskan bahwa pemerintah perlu mengirim “sinyal kebijakan yang jelas” untuk meredam dampak ketimpangan modal OTT global sekaligus mencegah polarisasi di dalam industri.

Ketua Song Byung Joon pun menambahkan bahwa saatnya berani mengambil kebijakan terobosan melepas skema bantuan seremonial dan memasuki fase reformasi struktural.

Song Byung Joon menyebut momen ini sebagai “titik balik krusial” bagi keberlangsungan K-Drama, jika tak segera bertindak, popularitas gemerlap di luar negeri bisa-bisa hanya tinggal kenangan di rumah sendiri.

Ingin baca berita Kpop Chart lebih mudah dan nyaman? klik di sini untuk pengguna android dan iOS!