← Kembali ke Blog
investasi IndonesiaPrabowoPerusahaan koreatolak ruu tni

Perusahaan Korea Khawatir dengan Dampak Amandemen Militer terhadap Investasi dan Regulasi di Indonesia

Zuhria Isnaini Latifah · March 25, 2025
Perusahaan Korea Khawatir dengan Dampak Amandemen Militer terhadap Investasi dan Regulasi di Indonesia

Perusahaan Korea khawatir amandemen militer memicu ketidakpastian, regulasi ketat, dan perubahan insentif investasi


KPOPCHART.NET - Ketegangan politik di Indonesia meningkat setelah parlemen meloloskan amandemen undang-undang militer yang kontroversial pada 20 Januari.

Amandemen ini memungkinkan personel militer untuk menduduki jabatan di berbagai lembaga pemerintahan tanpa harus keluar dari dinas militer.

Langkah ini menuai kritik dari kelompok masyarakat, yang mengkhawatirkan kembalinya era kediktatoran seperti pada masa Suharto, yang berkuasa selama hampir 30 tahun dari 1967 hingga 1998.

Baca Juga: Jennie BLACKPINK Tampil Memukau di Kampanye Chanel Terbaru, Tapi Knetz Punya Opini Berbeda!

Ketidakpastian politik ini berdampak langsung pada investor asing, terutama dari Korea, yang telah menanamkan modal besar di sektor manufaktur dan energi di Indonesia.

Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, negara ini menjadi tujuan utama bagi banyak perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan energi.

Investasi di bidang industri dan teknologi semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dengan pembangunan pabrik dan fasilitas produksi yang terus meningkat.

Baca Juga: Konflik Semakin Memanas! NJZ aka NewJeans Hentikan Aktivitas Tanpa Beri Tahu ADOR, Ada Apa?

Namun, ketidakpastian politik membuat para investor mempertanyakan stabilitas bisnis di masa mendatang.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang berlatar belakang militer, diperkirakan akan semakin memperkuat kebijakan yang menguntungkan pihak militer.

Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah pengetatan regulasi lingkungan dan ketenagakerjaan, yang dapat berimbas pada operasional perusahaan asing.

Baca Juga: Mantan CEO ADOR, Min Hee Jin, Didenda Atas Kasus Perundungan di Tempat Kerja: KEMNAKER Temukan Bukti Pelanggaran

Selain itu, Prabowo juga tengah mengusung kebijakan kesejahteraan, seperti program makanan sekolah gratis, yang kemungkinan besar membutuhkan tambahan pendanaan, sehingga ada potensi pengurangan insentif pajak bagi para investor.

Seorang informan dari industri tersebut mengatakan, "Ada kekhawatiran bahwa perusahaan Korea yang telah menginvestasikan triliunan won dapat berakhir sebagai pion rezim militer Indonesia."

Mereka yang belum sepenuhnya merealisasikan investasinya mungkin akan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang semakin tidak menentu.

Jika regulasi semakin ketat, ada kemungkinan investor harus menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap bisa beroperasi di Indonesia.

Sumber: Kpopchart (Promedia RSS)

Komentar

Masuk dengan akun komentator Weblu untuk menulis komentar.

Akun komentator

Rekomendasi

Temukan