Kejaksaan Tinggi Seoul Investigasi Presiden Yoon Suk Yeol Efek Darurat Militer: Terancam 3 Tuduhan Berat

KPOPCHART.NET - Kantor Kejaksaan Tinggi Seoul tengah menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol terkait insiden darurat militer.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, membuat kegaduhan dengan mengumumkan darurat militer pada Selasa (03/12) malam.

Meskipun pengumuman tersebut segera dicabut pada Rabu subuh, efek darurat militer masih terus berlanjut.

Baca Juga: Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Gagal Dilakukan Usai Hasil Voting DPR Tidak Mencapai Ambang Batas

Pada Minggu (08/12), Park Se Hyun selaku Kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Seoul menggelar konferensi pers terkait investigasi terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

Park Se Hyun menjelaskan bahwa pihaknya mendapat berbagai aduan terkait darurat militer dan tengah mengumpulkan bukti untuk menjerat sang presiden.

"Kami telah menerima banyak pengaduan dan tengah melakukan investigasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Park Se Hyun seperti dilansir dari Yonhap.

Baca Juga: Perserteruan Berlanjut, ADOR Layangkan Gugatan Terkait Keabsahan Kontrak Eksklusif NewJeans

Investigasi kasus Presiden Yoon Suk Yeol, menurut Park Se Hyun, akan dilakukan dengan hati-hati dan ketat.

Pasalnya, Yoon Suk Yeol sebagai presiden dikatakan kebal hukum terhadap beberapa pelanggaraan kecuali penghasutan yang juga terkait langsung dengan penyalahgunaan kekuasaan.

"Penghasutan adalah kejahatan yang terkait langsung dengan penyalahgunaan kekuasaan," kata Park menambahkan.

"Jadi, jika tuduhan tersebut terbukti maka kami akan memasukkannya (dalam tuntutan)."

Baca Juga: Terungkap! Isi Dokumen Hukum Tentang Rincian Gugatan KG Ex VCHA pada JYP Entertainment Mulai Masalah Kontrak Hingga Pelecehan

"Singkatnya, jika terbukti seorang pejabat publik menyalahgunakan wewenang dan menyebabkan kerusuhan dengan tujuan menumbangkan konstitusi maka kedua hal itu menjadi elemen penyalahgunaan wewenang dan pemberontakan."

Menurut Park, jika terbukti, kondisi tersebut membuat pihak kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Benar adanya untuk menginvestigasi kedua tuduhan tersebut (penyalahgunaan wewenang dan pemberontakan) dan juga tidak ada rencana untuk tidak menyelidiki tuduhan penghasutan," kata Park menegaskan.

Baca Juga: Suzy Kembali ke Mode Penyanyi Dalam Variety Show Moving Voice: Aku Sangat Ingin Melakukan...

Saat ini, demonstrasi besar-besaran tengah berlangsung di Korea Selatan menuntut sang presiden turun dari jabatannya.

Sementara itu, Majelis Tinggi Korea Selatan gagal memakzulkan Yoon Suk Yeol karena tidak memenuhi kuota minimal suara voting setelah partai pengusung presiden memilih walk out pada sidang hari Sabtu (07/12).