Krisis Copas Koreografi NewJeans Buat Pemerintah Korea Selatan Turun Tangan Lakukan Hal Ini!

KPOPCHART.NET - Dunia perkpopan masih dihebohkan dengan persoalan plagiarisme koreogafi yang belum lama ini menimpa NewJeans.

Mengikuti persoalan tersebut, kabar ini tampak meluas tak hanya di wilayah Korea Selatan melainkan di berbagai penjuru dunia.

Hal ini mengingat betapa populernya kpop masa kini, terlebih permasalahan plagiarisme koreografi baru-baru ini terjadi antara girl group besutan HYBE yang merupakan agensi besar.

Kabar koreografi NewJeans yang diplagiarisme tampaknya tak hanya merebak di berbagai media online, melainkan juga masuk ke berita televisi.

Baca Juga: Buka Suara dengan Ajukan Petisi ke Pengadilan, Minji NewJeans Sampaikan Pesan pada Fans: Kami Kuat!

Ini mengingat Min Hee Jin selaku CEO ADOR yang menaungi NewJeans mengangkat permasalahan tersebut, "Mengapa mereka menggunakan koreografi itu tanpa izin kami?..."

Sementara itu pada Sabtu (18/05) TV Chosun melaporkan bahwa pemerintah membuat pedoman hak cipta koreografi yang sedang disiapkan hingga akhir tahun mengingat permasalahan yang menimpa NewJeans.

Dalam laporan disebutkan bahwa berdasarkan UU saat ini, koreografi kreatif diterapkan sebagai karya teater namun standar dan prosedur pendaftarannya tidak jelas.

Hal itu membuat koreografi hanya mencakup 0,1% dari keseluruhan karya.

Baca Juga: Ungkap Min Hee Jin Menghina NewJeans, Pengadilan Tolak Bukti yang Diberikan HYBE Karena Alasan Ini! 

Dan seiring pertumbuhan kpop yang semakin populer, Asosiasi Hak Cipta pun baru-baru ini dluncurkan, dipimpin oleh koreografer guna melindungi hak cipta.

Kini Kantor Kepresidenan dan pemerintah Korea Selatan mulai menyiapkan pedoman hak cipta koreografi.

"Seiring dengan perubahan konsep konten musik, sistem harus mendukungnya. Kami berencana mendistribusikannya tahun ini", ungkap seorang pejabat pemerintahan.

Baca Juga: Merasa Frustasi dengan Perseteruan ADOR dan HYBE, MV Director Super Shy NewJeans Bagikan Tanggapan

Berdasar hasil Kajian Kebijakan Penguatan Perlindungan Hak Cipta Koreografi, pedoman ini diharapkan mencakup kriteria penilaian keaslian koreografi serta kontrak standar dan metode perhitungan biaya hak cipta.

Meski pedoman ini tidak mengikat secara hukum, pemerintah percaya hal ini mampu menarik partisipasi besar dari lembaga-lembaga yang saling terkait kontrak.